Sengketa Lahan Masyarakat yang Diduga Disertifikatkan Dinas Kesehatan

VARIA ADVOKAT, Makassar – Sengketa lahan yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan Muh. Mochtar Sese memasuki sidang ketiga di Pengadilan Negeri Makassar. Lahan seluas 6.500 meter persegi tersebut berlokasi di jalan Lingkar Barat Tallasa City Kota Makassar.

Pihak Muh. Mochtar Sese mengklaim lahan tersebut milik orang tuanya atas nama Sarong Dg Sese. Kemudian pada tahun 1970 beralih ke Muh. Mochtar Sese sesuai akte hibah bernomor 238/III/B/1985. Hingga saat ini, Muh. Mochtar Sese merasa lahan tersebut tidak pernah dijual kepada pihak Kementrian Kesehatan.

“Kami menggugat sebab kami merasa ada yang salah di sini. Ketika kami ingin melakukan peningkatan sertifikat, kok muncul sertifikat hak pakai dengan nomor 20002 tertanggal 14 Agustus 2000 atas nama Departemen Kesehatan Indonesia. Kami sendiri merasa tanah ini tidak pernah dijual kepada Departemen Kesehatan” ungkap salah seorang ahli waris dari Muh. Mochtar Sese.

Di lokasi terpisah, beberapa media sempat mendatangi balai laboratorium guna meminta keterangan adanya satu lahan dua papan bicara. Termasuk mengenai aktivitas di lahan tersebut yang sebetulnya sementara ini masih sengketa.

“Jadi papan bicara dari pihak Kementerian Kesehatan itu berdasarkan bukti sertifikat hak pakai nomor 2022 atas nama Kementrian Kesehatan,” tutur Oji selaku perancang undang-undang balai laboratorium Makassar.

“Terkait aktivitas di dalam lahan, sepengetahuan kami selama belum ada putusan bahwa sertifikat kami batal atau tidak berdasarkan hukum, maka pemilik sertifikat itu masih bisa melakukan aktivitas di dalam lahan tersebut. Jadi biarkan proses pengadilan tetap berjalan dan proses proyek kami juga tetap berjalan sesuai instruksi dari pusat. Karena kami berdasar sertifikat yang dimiliki oleh kementerian kesehatan,” lanjut Oji.

Saat dihubungi media pada Jum’at 3 September 2021, Izra Djinga Saeani, SH, MH selaku kuasa hukum Muh. Mochtar Sese menegaskan bahwa tidak dibenarkan melakukan aktivitas di atas lahan yang sedang dalam sengketa. Dia meminta kepada pihak-pihak terkait supaya menghargai proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami merasa keberatan dengan aktivitas di dalam objek sengketa. Adapun terkait alasan mereka yang memiliki sertifikat, ya nanti diuji di pengadilan.” tegas Izra. (VA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *