VARIA ADVOKAT – Banten, Sidang perdana tindak pidana korupsi Kasus Dana Bansos (Pondok Pesantren) Kesra Provinsi Banten digelar Rabu, 8 September 2021 di Pengadilan Negeri Serang.
Sidang dimulai pukul 10.00 WIB dipimpin Hakim Ketua Selamet Widodo dengan agenda sidang berupa pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selama hampir dua jam, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya setebal 29 halaman dengan penuh semangat
Sementara dari Tim Penasihat Hukum terdakwa IV TB. Asep Subhi bin Ahmad Baidowi berasal dari BANKUM GERADIN (Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia) Pandeglang, dipimpin langsung Sekretaris Jenderal DPP PERADIN Advokat Basuki, SH, MM, MH bersama Advokat Saipul Ulum, SH, Advokat Fifit Nofiati, SH, MH, Advokat Dede Kurniawan, SH, MH, Advokat Agus Supriatna, SH, MH dan Advokat Suwadi, SH, MH.
Pada intinya dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Banten mendakwa Terdakwa telah merugikan keuangan daerah dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pudana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsidair Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pudana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut seluruh terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi. Sidang akan dilanjutkan Senin 13 September 2021 dengan agenda pembacaan eksepsi dari para terdakwa.
Advokat Basuki sebagai Tim Penasehat Hukum merasa heran karena dalam dakwaan menyebut nama FSPP namun yang dijadikan terdakwa justru orang lain. “Ada apa ini?” tutur Advokat Basuki. (VA)
